Bupati Kotabaru Hadiri Kunker Reses Komisi II DPR RI di Kalsel

Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, menghadiri pertemuan dan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar di Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026).

BANJARMASIN, penabanua.com – Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, menghadiri pertemuan dan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar di Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila itu turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalsel, serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Agenda ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Ia menyoroti perlunya penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), peningkatan kinerja, serta transparansi dalam pengelolaan BUMD.

Menurutnya, keberadaan BUMD tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“BUMD perlu dikelola secara profesional, akuntabel, dan berintegritas agar mampu menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” ujarnya dalam forum tersebut.

Selain itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD agar terus diperkuat guna meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Hasil kunjungan kerja reses ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat sebagai bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD dan penguatan struktur keuangan daerah.

Sementara itu, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola BUMD agar semakin sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah.

“Kami berkomitmen mendorong BUMD agar lebih transparan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.(sal)