Komisi III DPRD Balangan Perkuat Sinergi dengan 10 Mitra Kerja untuk Pengawasan Pembangunan

Komisi III DPRD Kabupaten Balangan Hafiz Ansyari

PARINGIN, penabanua.com – Di bawah kepemimpinan Hafiz Ansyari, Komisi III DPRD Kabupaten Balangan yang membidangi Infrastruktur dan Pembangunan tercatat memiliki 10 mitra kerja resmi.

Upaya ini dilakukan sebagai langkah memastikan program pembangunan dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Balangan.

Komisi III memiliki tugas yang cukup luas, terutama terkait pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, hingga pelayanan masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan berbagai instansi teknis menjadi prioritas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembahasan program strategis ke depan.

Adapun mitra kerja Komisi III DPRD Balangan terdiri dari Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda.

Selain itu, Komisi III juga bekerja sama dengan beberapa dinas teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam bidang penanggulangan risiko dan kebencanaan, Komisi III turut menjalin koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ketua Komisi III, Hafiz Ansari, Rabu (03/12/25) menegaskan, bahwa membangun sinergi dengan seluruh mitra kerja merupakan kunci dalam memperkuat fungsi pengawasan, menjamin mutu pembangunan, serta mendorong percepatan realisasi program prioritas daerah.

"Dengan kerja sama yang solid, kami berharap pembangunan di Balangan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Komisi III DPRD Balangan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.(Rilis)